Bersama LSM-LSM memeperingati Hari HAM se dunia, mengadakan Aksi Damai di depan Istana Presiden, menuntut agar mencabut perundang-undangan yang diskriminatif terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan dan menghapus kolom agama di KTP.

Mengantar menghadap ke KOMNAS HAM dan LBH Jakarta, keluarga penghayat kepercayaan dari Cilacap dan Kebumen yang menjadi korban diskriminasi oleh pemerintah karena perkawinannya tidak dapat dicatatkan di Catatan Sipil dan anak-anaknya tidak mendapatkan Akte Kelahiran karena tidak mau mengakui salah satu agama.

Mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri agar bisa mencatat perkawinan-perkawinan yang dilakukan oleh pasangan penghayat kepercayaan, karena keberadaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME, sudah diakui di dalam UUD 1945 dan UU HAM No. 39 tahun 1999.

Mengadakan Seminar/Diskusi Panel yang diteruskan dengan penandatanganan Petisi oleh para peserta untuk mendesak Pemerintah dan DPR RI agar segera meratifikasi Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi yang didasarkan pada Agama atau Kepercayaan.
Selanjutnya Petisi tersebut akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang yaitu Presiden, DPR RI, dan instansi-instansi terkait.

Menjadi pembicara dalam Seminar Nasional dengan tema Pancasila Sebagai Modus Vivendi Dalam Beragama dan Berkepercayaan yang diadakan oleh IJABI (Ormas Islam Pluralis).

Menyampaikan Petisi untuk Ratifikasi Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Intolerasi dan Diskriminasi yang didasarkan pada Agama atau Kepercayaan, kepada Fraksi PDIP DPR RI.

Diminta oleh Komnas HAM untuk memberikan evaluasi dan  masukan terhadap penelitian tentang Kaji Ulang Posisi Departemen Agama dalam mengimplementasikan Kewajiban Negara untuk Melindungi Hak-Hak Beragama, yang nantinya akan diterbitkan menjadi Buku.

Bersama BKOK dan didukung oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME serta LSM-LSM Anti Diskriminasi mendesak DPR RI baik secara langsung di Komisi II DPR maupun secara tidak langsung dengan aksi damai di luar gedung DPR, agar hak-hak kependudukan dan pencatatan sipil bagi penghayat Kepercayaan dapat diakomodir ke dalam RUU Adminduk yang sedang disusun oleh DPR RI.

Walaupun perjuangan belum berhasil sepenuhnya karena penghayat kepercayaan belum dapat mencantumkan identitas keyakinan/ kepercayaan di KK dan KTP, namun penghayat kepercayaan sudah tidak diharuskan mengisi kolom agama di KK dan KTP, (kolom agama dikosongkan).
Dan UU Adminduk juga mewajibkan pemerintah untuk membuat PP tentang Tatacara dan Persyaratan Perkawinan Penghayat, agar peristiwa-peristiwa penting penghayat dapat dicatat di Catatan Sipil dan mendapat legalitas hukum (Akta perkawinan, Kelahiran, Akta Kematian) tanpa harus melalui proses di pengadilan.